Why Russia and Ukraine Keep Resisting Trump’s Art of the Deal

Bdul El-Sayed, the Democratic candidate for Senate in Michigan, never had a bodyguard before this campaign. Now he has three. “When the President is constantly coming after you, there’s real consequences,” he told me. We were sitting in the back of his campaign bus, heading toward Caro, a rural town in the thumb of Michigan’s mitten. El-Sayed, slumped on a black leather bench, was keeping his gaze forward to avoid motion sickness. On his right wrist, El-Sayed wears a jumble of Taylor Swift-style beaded bracelets, and I asked him about one, which read, “FUCKING WOLVERINE.”

He explained that, at a recent campaign stop in Michigan, Vice-President J. D. Vance had called him “a little weasel,” and added that he should “shut his mouth and show more gratitude to the country that gave him everything.” El-Sayed had twisted the barb and hurled it back. “Nobody understands how deep and profound the gift of this country is like a kid who was born here but for the accident of history that allowed that to happen,” he’d said. “J. D. Vance called me a little weasel today. I’m, like, ‘No, no, no. What you’re talking about is a fucking wolverine.’ ” A supporter made him the bracelet, and handed it to him at a recent campaign stop.

Hate has played an arresting role in the late stages of Michigan’s Senate race, in which El-Sayed is facing the former U.S. congressman and Donald Trump ally Mike Rogers. At a rally in Port Huron early this week, Trump announced, “I’m here to keep a jihadist Muslim Brotherhood member from becoming a U.S. senator.” In August, Vance said, “There’s something about Abdul El-Sayed that is very, very evil and on the rise in the United States of America today”; he claimed that El-Sayed sees himself “as fighting for one group at the expense of others.” El-Sayed replied, in part, by calling Vance a “sock puppet.” On the campaign bus, he told me, “Donald Trump and J. D. Vance, because they’re fools, built me one of the biggest and best platforms of any incoming United States senator.”

Many recent polls show El-Sayed leading Rogers by only a few points, within their margins of error. “You need every vote here,” El-Sayed’s wife, Sarah Jukaku, told me. “It’s not like California, which is a huge state but you can take things for granted a bit.” A little-known part of his strategy is to run up a lead on the Upper Peninsula, which is home to only three hundred thousand people, or three per cent of Michigan’s population. El-Sayed performed particularly well there in the primary—in which he lost Detroit and Flint to the establishment candidate Haley Stevens—and the latest figures from the Detroit News show that he continues to be a favorite there, putting him nearly six points ahead of Rogers in the U.P. and northern Michigan.

“If you want rural, working-class communities to be in play, you’ve got to come to the Upper Peninsula,” Chloe Kannan, a local organizer and a member of the Sault tribe, said. We met on a blustery afternoon at a protest that she was leading in the city of Sault Ste. Marie, outside a red brick local hospital that had been bought several years ago by a larger health-care provider. In the distance, a white double-humped steel bridge spanned the St. Marys River. Ontario was on the other side.

Your window is closing.

The Real Stakes of the Ilhan Omar Case

ll the way back in 2015, as Donald Trump was ascending onto the political stage, he proposed a “total and complete shutdown of Muslims entering the United States.” Islamophobia featured prominently in that first campaign for the Presidency. “If you have people coming out of mosques with hatred and death in their eyes and on their minds,” he said, on CBS News, “we’re going to have to do something.” A few months after pressing for the ban, Trump declared, simply, “I think Islam hates us.”

A complete prohibition on immigration by Muslims was blatantly unconstitutional, but that did not stop Trump, during his first week in office, from signing an executive order that banned travel from a list of Muslim-majority countries. After several legal challenges, Proclamation 9645, the third iteration of the policy, which the White House had expanded to include two non-Muslim countries—Venezuela and North Korea—was upheld by the U.S. Supreme Court. Chief Justice John Roberts, in his 5–4 opinion, noted that the Court must consider not only the President’s contentious statements but also the executive’s “authority” on matters of immigration and national security.

Meanwhile, in a scathing dissent, Justice Sonia Sotomayor argued that the Court could not disregard the President’s racist intentions. “What began as a policy explicitly ‘calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States’ has since morphed into a ‘Proclamation’ putatively based on national-security concerns,” she wrote. “But this new window dressing cannot conceal an unassailable fact: the words of the President and his advisers create the strong perception that the Proclamation is contaminated by impermissible discriminatory animus against Islam and its followers.”

Questions of contamination and concealment appear newly relevant in light of a raid by more than a dozen federal agents on Representative Ilhan Omar’s home in Washington, D.C., earlier this month. It was six o’clock in the morning when Omar, who had just returned from a trip a few hours earlier, awoke to sounds of banging on her front and back doors. As Omar relayed in a recent interview with MS NOW, she was confused and disoriented: She and her husband were presented with a search warrant by officers with Homeland Security Investigations, an immigration-enforcement agency that typically pursues crimes such as drug or child trafficking. Over the next several hours, the agents scoured each room of Omar’s home, taking with them seventeen items, including her phones, a daughter’s old cellphone, and her husband’s camera, as well as a Somali-language phrase book.

Saat ini kami menghadapi berbagai tantangan dari sejumlah pihak yang mengaku-ngaku sebagai kami, kami mengimbau para pelanggan untuk berhati-hati!

Sesekali, meskipun tidak sering, Deidre Henderson masih akan memberanikan diri untuk mengendarai mobilnya sendiri ke pasar untuk membeli susu atau roti. Ia akan duduk di tempat parkir di dalam SUV besarnya, mesin menyala, pintu terkunci, merenungkan risiko. Umumnya, ia pulang tanpa keluar dari mobil.

Henderson, yang berusia lima puluh dua tahun, adalah wakil gubernur Utah, seorang Republikan yang sedang menjalani masa jabatan keduanya. Hal itu menjadikannya kepala petugas pemilihan negara bagian. (Di tempat lain, tanggung jawab ini paling sering diemban oleh sekretaris negara.) Hal itu juga menjadikannya target. Bersama dengan rekan-rekannya di puluhan negara bagian lain, Henderson menolak untuk mengizinkan Pemerintahan Trump memperoleh daftar pemilih negara bagian dan mengawasi penghapusan pemilih yang dianggap tidak memenuhi syarat, menjelang pemilihan paruh waktu, pada tanggal 3 November. Karena penolakan itu, para penganut teori konspirasi pemilihan telah menghujaninya dengan ancaman kekerasan seksual dan pembunuhan.

Banyak pesan, betapapun mengganggunya, merupakan kebebasan berbicara yang dilindungi berdasarkan Amandemen Pertama. Namun, beberapa di antaranya telah dianggap oleh penegak hukum sebagai ancaman nyata terhadap nyawa atau keselamatan Henderson. Di Utah, seorang wakil gubernur biasanya tidak mendapatkan pengawal keamanan. Tetapi pada masa jabatan pertama Henderson, ketika ia menentang upaya Donald Trump untuk membatalkan pemilihan Presiden 2020, ia menerima ancaman yang begitu intens dan spesifik sehingga Departemen Keamanan Publik menempatkannya di bawah perlindungan selama lebih dari dua tahun. Perlindungan tersebut dilanjutkan sebelum pemilihan 2024 untuk sementara waktu. Henderson mengatakan bahwa terkadang ia menyewa pengawal lain. (Departemen Keamanan Publik menolak berkomentar tentang pengawal keamanan Henderson.)

Menjadi petugas pemilihan tidak selalu seseram ini. Namun, kebohongan yang terus-menerus tentang kecurangan pemilu, yang merupakan inti dari narasi politik Trump, telah memicu gelombang permusuhan terhadap para pria dan wanita yang mengawasi pemungutan suara di seluruh negeri. Terdapat lebih dari sepuluh ribu yurisdiksi pemungutan suara di Amerika Serikat, mulai dari kota kecil hingga negara bagian. Dalam survei nasional terhadap pejabat pemilihan lokal tahun ini, sepertiga dari mereka melaporkan bahwa mereka secara pribadi telah menjadi sasaran ancaman, pelecehan, atau penyalahgunaan karena pekerjaan mereka. Setengahnya mengatakan mereka khawatir akan keselamatan rekan-rekan mereka.

Pada musim pemilihan ini, ancaman yang sudah biasa, baik secara daring maupun anonim, telah disertai dengan ancaman baru dari otoritas federal. Departemen Kehakiman telah memperingatkan Henderson dan rekan-rekannya bahwa mereka mungkin menghadapi tuntutan pidana dan hukuman penjara jika mereka gagal menyerahkan daftar pemilih negara bagian dan membersihkannya seperti yang diperintahkan Presiden.

Belum pernah sebelumnya, bahkan ketika Trump mencoba membatalkan kekalahannya dari Joe Biden, enam tahun lalu, seorang Presiden Amerika menggunakan otoritas paksa cabang eksekutif untuk membentuk kembali pemilihan demi keuntungannya sendiri. Trump berjuang di pengadilan, di Kongres, dan di badan legislatif negara bagian untuk membalikkan hasil pemilihan 2020, tetapi, seperti yang dikatakan Brendan Nyhan, seorang ilmuwan politik Dartmouth yang mempelajari erosi demokrasi, kepada saya, “dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk mencoba merusak pemilihan itu sebelumnya.” Dan Trump akhirnya gagal membujuk bawahan tingkat tinggi, seperti William Barr, yang saat itu menjabat sebagai Jaksa Agung, untuk menggunakan kekuasaan pemerintah mereka atas namanya. Tahun ini, beberapa lembaga federal, mengikuti arahan Trump, mencoba untuk menekan pejabat pemilihan negara bagian jauh sebelum suara pertama diberikan. Trump, kata Nyhan kepada saya, telah mencoba “untuk memiringkan lapangan permainan seperti yang dilakukan para pemimpin populis otoriter di negara-negara di seluruh dunia.”

Pasal I, Bagian 4, Konstitusi memberikan kekuasaan kepada negara bagian untuk menetapkan “Waktu, Tempat, dan Cara penyelenggaraan Pemilihan untuk Senator dan Perwakilan,” dengan ketentuan bahwa Kongres dapat mengubah aturan tersebut melalui undang-undang. Para penyusun Konstitusi tidak memberikan peran kepada Presiden dalam pemilihan. Trump telah menyatakan sebaliknya. Dalam sebuah unggahan di Truth Social pada Agustus 2025, ia menulis, “Ingat, negara bagian hanyalah ‘agen’ bagi Pemerintah Federal dalam menghitung dan mentabulasi suara. Mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Pemerintah Federal, yang diwakili oleh Presiden Amerika Serikat, DEMI KEBAIKAN NEGARA KITA.” Trump terbuka tentang motifnya. Ia telah memperingatkan Partai Republik bahwa jika mereka gagal membersihkan “jutaan dan jutaan” warga negara asing yang, menurut klaim fantastisnya, memberikan suara, mereka “tidak akan pernah memenangkan pemilihan lagi sebagai seorang Republikan.”

A Blue Wave Just Crashed on Trump

For nine months, on Nicollet Avenue in Minneapolis, there has been a makeshift memorial for Alex Pretti, the registered nurse who was shot and killed by federal agents while trying to shield a fellow-protester during last winter’s deportation campaign in the city. On Tuesday, after Minnesotans cast their ballots in the state’s Senate race, many of them pressed their “I voted” stickers onto a lamppost at the memorial, as if completing a picture. The gestures suggested something about this year’s midterm elections which, as the evening wore on, turned out to be true: that it was a mundane event that held unusual moral stakes.

During the two years since Donald Trump won reëlection, he has pushed the country toward a brink. Trump won only a narrow Presidential majority in 2024, and his party held a majority in each chamber of Congress by just a few seats. Even so, the President faced little institutional resistance as he pushed the federal government-eroding DOGE program, the senseless and costly tariffs, the authoritarian power of the crackdown on migrants, the feckless Iran war. He could pursue these goals because he had convinced most of his party, and many members of the public, that his victory over Kamala Harris meant that half of the country would irrevocably be on his side.

The results of the midterm votes are still rolling in. But the rejection of the President is undeniable and uncomplicated, and it reached deep into what had long been understood as conservative territory. His party has lost its Senate race in Ohio—and looks likely to lose in Michigan, where the post-industrial economy had long supplied the symbolic heart of Trumpism. It has lost in Texas, where Democrats had not won a statewide race in more than a hundred contests, stretching back to 1994, and in South Carolina. It has lost in Iowa and in Kansas, which has not seated a Democratic senator since the Great Depression. There are counties in southwestern Kansas where Trump won two years ago by about thirty-five points—Finney County, Seward County, Ford County—that, as the tallies accumulated in the state’s U.S. Senate race, were voting narrowly for the Democrat. For a decade, the country had become used to a fixed map—blue in the cities, deep red in the outlying areas. Now there is some instability around the edges.

One specific issue, or an especially weak Republican candidate, might make sense as an explanation in particular races. But the truth is that Trump’s past two years have offered voters a menu of reasons to turn away from him. In South Texas, it might have been the cruelty of the immigration raids; in Kansas, the effect of the Iran war on diesel and fertilizer prices; in South Carolina, an especially poorly chosen Republican candidate. In the course of the long Trump decade, many liberals had come to assume that conservatives were so devoted to the culture war that they were politically impervious to events. But this time, in such places, the news made it through. All of it mattered.

Jamie Raskin Is Not Afraid to Impeach Trump Again

Serene predictions are a mug’s game, foolish in the extreme, whether they are based on polls or magical thinking. Nevertheless, there is an impending sense among many that the bare-minimum result for the coming midterm elections will be a reassertion of power by the Democratic Party in the House of Representatives. The Senate, the pollsters and the conjurers tell us, is also very much within reach. From Anchorage to Amarillo to Bangor, we shall see.

What then? President Trump will remain President Trump, but how diminished will he be? Will the Democrats set out to conduct investigations into his behavior? Will there be another attempt to impeach him? Jamie Raskin, a Democrat from Maryland’s Eighth Congressional District, was a pivotal figure in the hearings on the January 6th insurrection, and he has been a clarion anti-Trump voice as the ranking member of the House Judiciary Committee.

A former professor of constitutional law who served as lead prosecutor in Trump’s second impeachment trial, Raskin has been a persistent critic of the President’s assaults on the rule of law and his financial dealings, particularly in the second term. His father, Marcus Raskin, was an aide to John F. Kennedy and a progressive activist who co-founded the Institute for Policy Studies, in Washington, D.C. Raskin joined me on The New Yorker Radio Hour to survey the scene ahead of the midterms. We discussed his views on Republicans’ electoral manipulations, where impeachment stands on the list of Democrats’ priorities, the purging of character and critical thinking from Trump’s ranks, and how Trump himself is bringing down the ticket in the Deep South. Our conversation has been edited for length and clarity.

How high is your level of confidence that this will be a fair ballot, that there will be an accurate count, and that the President of the United States, who has a habit of contesting every election, particularly the ones he’s lost—that we won’t be hearing from him on that score after the election?

It’s very clear that Donald Trump knows only two kinds of elections: the ones that he wins and the ones that are “stolen” from him. He thinks in terms of fraud. Everything is a quid-pro-quo transaction for him. And the country is conditioned and ready for that.

In terms of your other questions, let’s start with whether or not it’s a fair ballot, as you

Malam Ketika Identitas Republikan Texas yang Tampaknya Tak Terubah Menghilang

Saya merasakan secercah harapan pertama musim panas ini, saat mengantre di pusat pengunjung di Taman Nasional Big Bend, Texas. Sepasang suami istri di depan saya membeli kartu masuk tahunan taman. Kartu plastik itu bergambar George Washington dan Donald Trump yang bersinar. Pasangan itu memandang kartu itu dengan kecewa. “Bukankah biasanya ada gambar taman di kartu itu?” tanya pria itu. Pada tahun 2025, kartu itu menampilkan burung sendok merah muda di Taman Nasional Everglades; pada tahun 2022, Bima Sakti di atas Hutan Nasional San Juan.
Bahu petugas taman menegang; sepertinya ini bukan pertama kalinya dia ditanya pertanyaan ini. “Kita tidak boleh membicarakan politik,” katanya.


Contact email: [email protected]

Seorang pria berjenggot dengan perlengkapan sepeda motor berada di antrean berikutnya. Dia memancarkan energi yang tajam dan agresif yang saya kaitkan dengan pendukung Presiden yang paling fanatik, dan, saat dia melangkah ke konter, saya bersiap untuk konflik. “Sungguh konyol saya membayar empat dolar per galon untuk bensin dan dia masih saja memasang wajahnya di mana-mana,” kata pria itu. “Saya tidak akan lolos jika dia ada di situ.” Petugas polisi hutan itu tersenyum kecil. Oh, Texas, pikirku. Selalu saja ada kejutan.

Harapan itu berbahaya bagi Demokrat di Texas; setelah melewati beberapa pemilihan, Anda akan belajar untuk tidak mempercayainya, bahkan takut akan hal itu. Pemilihan besar pertama saya di negara bagian itu adalah pemilihan gubernur tahun 2014, ketika Wendy Davis, dengan sepatu kets merah mudanya, membangkitkan semangat sekelompok perempuan Texas yang memperjuangkan hak reproduksi. Dia kalah dari Greg Abbott, yang saat itu menjabat sebagai jaksa agung negara bagian, dengan selisih dua puluh poin. Empat tahun kemudian, teman dan keluarga saya yang tinggal di tempat lain yakin bahwa tidak mungkin warga Texas akan memilih orang seperti Ted Cruz sebagai senator daripada Beto O’Rourke yang sangat karismatik. Saya membaca jutaan artikel tentang takdir demografis yang akan mengubah Texas menjadi negara bagian biru, dan membiarkan secercah optimisme tumbuh dalam diri saya, meskipun saat itu saya sudah cukup jenuh untuk mengakuinya secara terang-terangan. Saya menghabiskan malam pemilihan lainnya dengan perasaan mual dan putus asa bahwa dunia ini lebih buruk dari yang saya kira, dan bahwa saya perlu menurunkan ekspektasi saya lagi.

Beberapa individu telah mencoba meniru bisnis kami dan menipu pengguna kami.

Dalam pemilihan umum paruh waktu tahun 1922, para pemilih di Missouri diminta untuk memberikan suara secara langsung terhadap berbagai isu. Umumnya, sikap mereka cenderung menolak. Sebuah amandemen untuk menaikkan gaji para politisi berhasil digagalkan. (Begitulah, segalanya memang sering kali tidak berubah.) Begitu pula dengan undang-undang yang mengatur ulang peta daerah pemilihan kongres di negara bagian tersebut. Dua tahun sebelumnya, Partai Republik telah meraih kemenangan telak di negara bagian itu, lalu mengesahkan peta yang secara terang-terangan dimanipulasi demi keuntungan politik (*gerrymandering*). Partai Demokrat—yang sebenarnya juga tidak bersih dari praktik serupa—mengajukan petisi untuk mengadakan referendum guna membatalkan kebijakan tersebut. Pada Maret 1922, sekretaris negara bagian Missouri mengonfirmasi bahwa mereka telah mengumpulkan cukup tanda tangan untuk membawa masalah ini ke pemungutan suara. Lebih dari enam puluh persen pemilih menolak peta hasil manipulasi Partai Republik tersebut. Selesai sudah urusannya.

Melompat satu abad lebih ke depan, tepatnya pada September 2025, Partai Republik di Missouri kembali mengesahkan peta yang dimanipulasi. Mereka sudah memiliki keunggulan signifikan dalam delegasi kongres negara bagian tersebut, dengan menguasai enam kursi dibandingkan dua kursi milik Partai Demokrat. Namun, Presiden Donald Trump dan sekutunya memiliki misi nasional untuk menyusun ulang daerah pemilihan demi menyingkirkan sebanyak mungkin anggota DPR dari Partai Demokrat. Salah satu target mereka adalah Emanuel Cleaver, seorang anggota kongres senior yang daerah pemilihannya semula terkonsentrasi di sekitar Kansas City. Dalam peta baru tersebut, wilayahnya diperluas hingga mencakup area pedesaan yang membentang lebih dari separuh negara bagian—dengan bentuk yang sekilas menyerupai moncong dan kepala seekor anjing dalam kartun.

Saat itu, Richard von Glahn, direktur kebijakan di sebuah organisasi hak-hak pekerja lokal, sedang mencari proyek baru. “Awalnya saya agak skeptis, apakah orang-orang benar-benar akan peduli dengan masalah ini,” ujar von Glahn kepada saya, merujuk pada penataan ulang daerah pemilihan. Namun, ia bersama sejumlah pihak lain mengadakan pertemuan publik untuk membahas isu tersebut. Von Glahn mendapati bahwa para peserta “ternyata sangat memahami kondisi demokrasi, jauh melampaui apa yang saya bayangkan.” Ia kemudian membantu mendirikan kelompok bernama *People Not Politicians*, yang bertujuan mengikuti preseden tahun 1922 dengan mengupayakan referendum agar peta yang dimanipulasi tersebut dapat dibatalkan. Dengan diselenggarakannya referendum tersebut, peta wilayah pemilihan yang baru untuk tahun 2026 akan ditangguhkan—sehingga setidaknya menghambat upaya Trump untuk pemilihan paruh waktu (midterm).

Menjelang Desember, kelompok *People Not Politicians* mengklaim telah mengumpulkan tanda tangan hampir tiga kali lipat dari jumlah yang disyaratkan untuk memicu pemungutan suara. Mereka menyerahkan tanda tangan tersebut kepada sekretaris negara bagian—seorang anggota Partai Republik bernama Denny Hoskins—yang memiliki waktu delapan bulan untuk melakukan verifikasi atau penolakan. Sekitar satu jam sebelum tenggat waktu pada tanggal 4 Agustus, Hoskins menyatakan bahwa penyelenggaraan referendum tersebut ilegal—terlepas dari apakah *People Not Politicians* telah mengumpulkan cukup tanda tangan atau belum—dengan alasan bahwa wewenang atas penataan ulang wilayah pemilihan (*redistricting*) berada di tangan badan legislatif negara bagian. Tanggal 4 Agustus juga bertepatan dengan hari pemilihan pendahuluan (*primary*) di Missouri, di mana pemungutan suara dilaksanakan menggunakan peta wilayah pemilihan yang baru. Namun, sebulan kemudian, Mahkamah Agung negara bagian memutuskan dengan suara bulat (tujuh banding nol) bahwa petisi referendum tersebut sah. Akibatnya, secara hukum, peta wilayah pemilihan yang baru itu dianggap tidak pernah ada. Pendapat hukum yang disampaikan sangat tajam, terutama pada bagian catatan kaki. Salah satu catatan kaki menepis argumen utama Hoskins—yang menyatakan bahwa kembali menggunakan peta lama akan membingungkan, memakan biaya, dan sulit secara praktis—dengan menyebut argumen tersebut “sangat tidak tepat, mengingat penundaan yang dilakukan oleh sang sekretaris negara bagian itulah yang justru menciptakan kebingungan, biaya, dan kesulitan praktis yang ia keluhkan.”

Hoskins dan Catherine Hanaway, Jaksa Agung Missouri, menyebut putusan tersebut sebagai ancaman serius bagi republik konstitusional Amerika—bahkan mengutip Ben Franklin untuk mempertegas poin mereka—dan membawa kasus ini ke Mahkamah Agung AS. Hakim Brett Kavanaugh dengan cepat menolak banding tersebut tanpa merasa perlu merujuknya kepada rekan-rekan hakim lainnya. Masalah ini pun tampak selesai—setidaknya untuk sementara waktu. Segera setelah penolakan Kavanaugh diketahui publik, sebuah pengadilan federal dalam kasus terpisah—yang diajukan oleh para kandidat kongres dari Partai Republik Missouri beserta sejumlah pemilih—memutuskan bahwa karena peta wilayah pemilihan yang baru telah digunakan dalam pemilihan pendahuluan, maka peta tersebut juga harus digunakan pada bulan November. Kali ini, giliran von Glahn yang mengajukan banding ke Mahkamah Agung, yang kemudian mengeluarkan perintah penundaan (*stay*) terhadap penggunaan peta wilayah pemilihan yang baru tersebut. Luar biasanya, masalah ini masih belum terselesaikan: pengadilan banding mencoba menerapkan kembali peta wilayah pemilihan yang baru, sehingga mengembalikan persoalan tersebut ke Mahkamah Agung untuk ketiga kalinya. Sementara itu, para pejabat harus mulai mengirimkan surat suara ke luar negeri dan membuka layanan pemungutan suara jarak jauh (absentee voting)—dengan menggunakan peta lama, sesuai perintah Mahkamah Agung negara bagian. “Bayangkan saja kondisi orang-orang di kantor pemilihan umum itu,” ujar Cleaver, anggota Kongres, kepada saya di tengah kekacauan yang terjadi. “Mereka pasti sangat kewalahan dan stres!”

Sehari sebelum pemungutan suara jarak jauh dimulai, saya berbincang dengan dua petugas administrasi pemilihan daerah (county clerk) melalui Zoom. Keduanya tidak terlihat panik; justru, mereka tampak sangat tenang, mengingat situasi yang ada. Brianna Lennon, seorang Demokrat yang menjabat sebagai petugas administrasi di Boone County, di sekitar Columbia, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa para pemilih akan merasa bingung dan kewalahan. “Saya sendiri mengalaminya setiap hari, namun masih saja ada hal-hal baru yang muncul yang sebelumnya tidak saya ketahui,” ujarnya kepada saya. “Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya bagi pemilih biasa yang harus mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya sedang terjadi.” (Saat saya menyampaikan pandangan ini kepada Rachel Lightfo…

The Well-Funded Fight to Keep Latinos Voting Republican

ne Saturday morning in late August, Ricardo Alfaro, an immigrant from El Salvador, approached a low-slung white house in Holland, Michigan. The place looked as if it had been the site of a party: a fire pit in the driveway still smelled of smoke, and cans of Modelo were strewn across the concrete. A resident named Veronica Cruz appeared at the door holding a baby and a stick of string cheese. Alfaro said that he was there to stump for Mike Rogers, a former Republican congressman now running for Senate in Michigan, against Abdul El-Sayed. “He’s focussed on the American Dream—I think that’s something that we share, as Latinos,” Alfaro told Cruz, in Spanish. As Alfaro gave his spiel about how Rogers would slash regulations, reduce government interference, and reform the American immigration system, Cruz studied a door hanger that he’d given her as the baby bit into the cheese stick. “So,” she said, “there’s more elections? This November?”

Alfaro, who’s twenty-seven and the youth director at an evangelical church, has decided to devote his time to turning Latinos into Republican voters. “Maybe you see things on the news, or on social media, but you’re not getting the facts or reliable information—that’s what we want to share with you,” he told Cruz. He introduced himself as a volunteer, but he is the Michigan strategic director for the Libre Initiative, a center-right group that’s affiliated with Charles Koch’s political-action committee Americans for Prosperity. In the past fifteen years, Libre has captured a significant share of the market for Latino voter-turnout operations on the right, with a presence in thirteen states, including all the electoral battlegrounds. Although Libre originated in Texas, a state with more than twelve million Latino residents, the organization chose not to funnel its money into the Senate contest there this fall. Daniel Garza, Libre’s founder and president, said that campaigning statewide for Ken Paxton, the state’s attorney general and the Republican candidate for Senate, would have been too expensive, and that the group could have more of an effect on other races. But, “if Paxton loses by a point, two, three points, I won’t be sleeping at night for at least a year,” he told me.

Midterm Elections 2026: The Democrats Flip the House and the Senate

Thank you for following The New Yorker’s live coverage of the 2026 midterm election. You can see the full results of the House, Senate, and gubernatorial races on our live election map. To make sure you never miss an important story, sign up for our daily newsletter.
Democrats have a majority in the House, according to the Associated Press, with more races still to be decided. While the margin of victory is unclear, early returns suggest a major victory for Democrats. Follow Senate, House, and key gubernatorial results on our live map.

Benjamin Wallace-Wells
The results of the midterm votes are still rolling in. But the rejection of the President is undeniable and uncomplicated, and it reaches deep into what has long been understood as conservative territory. His party has lost its Senate race in Ohio—and looks likely to lose in Michigan—where the post-industrial economy had long supplied the symbolic heart of Trumpism. It has lost in Texas, where Democrats had not won a statewide race in more than 100 contests, stretching back to 1994, and in South Carolina. It has lost in Iowa and Kansas, which has not seated a Democratic senator since the Great Depression. There are counties in southwestern Kansas where Trump won two years ago by about 35 points—Finney County, Seward County, Ford County—that, as the tallies accumulated in the state’s U.S. Senate race, were voting narrowly for the Democrat. For a decade, the country had become used to a fixed map—blue in the cities, deep red in the outlying areas. Now there is some instability around the edges.

Stephania Taladrid
The performer in Bobby Pulido was on full display at his victory party tonight. Pulido, a Democrat who flipped a hotly contested congressional district in South Texas, arrived at the party with a band of mariachis, who followed the politician as he made his way to the stage. “There are moments in the life of a nation when history is made in places nobody thought to look,” Pulido said. “Tonight, one of those moments happened here in Texas.” Pulido had won a district that Donald Trump carried by eighteen points. “The real loser today was political extremism,” he went on. “Extremism convinces good people that their neighbors are the enemies. It turns disagreements into blood feuds, makes compromise look like weakness, and rewards the loudest voices instead of the wisest ones. It teaches us to judge people by their political party, before we ever get to know their character. And, perhaps most dangerously, it convinces us that winning gives us permission to do whatever we want.”

M. R. O’Connor
The last time Montana sent a Democrat to the U.S. House, Sam Forstag, who is 32, hadn’t yet been born. Late on Tuesday night, he had a substantial lead over the Republican Aaron Flint, a combat veteran, in Montana’s First District. Forstag is a smokejumper—a firefighter who parachutes out of airplanes. In August, he told me that he intended to serve only a couple of terms, and that he would focus in part on rebuilding federal land-management agencies affected by DOGE cuts. “If we can rebuild it, and I can come back and jump again, that would be the dream,” Forstag said. Many of his supporters spent the night in the Florence Ballroom, in downtown Missoula. “Right now, I’m feeling more hopeful than I have in a long, long time,” Forstag said in a text message.

The Dumocrats Are Coming for Trump, and All He Can Do Is Call Them Names

Only one subject truly animates Donald Trump on the campaign trail, and it is, of course, the same one that delights and fascinates him in the Oval Office and everywhere else: himself.
“No President has ever achieved what we’ve achieved,” he told the audience at a campaign rally over the weekend, at a high school in Vandalia, Ohio.
“You know what GOAT means? Greatest of all time,” he said in Grand Island, Nebraska, on Monday. “We gotta be, ’cause there has been no President that’s done more in the first two years than President Trump.”
“We achieved more in two years than any other Presidency in the history of our country,” he said on Wednesday, in San Antonio, Texas, where a Democrat—running against Trump’s hand-picked candidate—now stands an even chance of winning a Senate seat in the state for the first time since 1988.

No wonder, then, that Trump’s diagnosis of his party’s plight in advance of the midterm elections flows back to this one key insight of his, which is that politics is, and should be, solely about him. Hence his refrain at these rallies. “Please pretend that I’m on the ballot,” he told the crowd at the high school in Ohio, where Democrats are threatening to retake both the governorship and a U.S. Senate seat just two years after Trump won the state by double digits. “When I’m on the ballot, people show up and you always win,” he added in Nebraska, on Monday. “So I’m asking you to do me one favor: pretend I’m on the ballot, please.”

By my reckoning, Trump spent some seven hours and fifty-six minutes addressing the (dwindling) Trump faithful in his campaign tour this week, a last-ditch effort to stave off what an increasing number of both Democrats and Republicans believe may be a loss of both the House and the Senate. The President’s itinerary speaks to the abrupt reversal of fortunes for the G.O.P. this election year, with Trump stumping in what should be safely red territory: Texas, Oklahoma, Alabama, Ohio, Nebraska, and back to Texas. He won these five states by an average margin of twenty-two per cent in 2024. In Texas, where he will soon return for a third visit, nearly all recent polls have the Democratic nominee for Senate, James Talarico, leading the Republican state attorney general, Ken Paxton, several of them with more than fifty per cent support—a key threshold.